Cibinong — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi sorotan setelah Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah bangunan di area belakang lapas yang disebut memiliki fasilitas menyerupai hunian apartemen.

Temuan tersebut diperoleh dalam inspeksi mendadak Ombudsman pada Rabu, 23 September 2026. Menurut keterangan resmi Ombudsman, tim menemukan lebih dari 10 bangunan atau rumah di kawasan terpisah dari blok hunian warga binaan. Di salah satu bangunan, ditemukan ruang tamu, kamar, televisi, kulkas serta berbagai perlengkapan rumah tangga. Ombudsman juga melaporkan adanya fasilitas kebugaran dan pembangunan simulator golf.

Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin menggambarkan fasilitas yang dilihatnya sebagai tempat dengan kelengkapan layaknya apartemen. Pernyataan tersebut kemudian menjadi perhatian publik karena kondisi itu berbeda dari gambaran umum hunian warga binaan di dalam lapas.

Apa sebenarnya fungsi kawasan tersebut?

Pertanyaan publik kini bukan semata-mata mengenai tampilan bangunan atau kelengkapan fasilitasnya. Hal yang lebih penting adalah siapa yang menggunakan, untuk kepentingan apa, bagaimana fasilitas tersebut dibangun dan dikelola, serta apakah seluruh penggunaannya sesuai dengan ketentuan pemasyarakatan dan tata kelola negara.

Ombudsman RI menyatakan dalam temuan resminya bahwa tim sempat mengalami penolakan ketika hendak melakukan pemeriksaan. Setelah dapat memasuki kawasan lain, tim menemukan bangunan yang diduga dihuni warga binaan. Ombudsman juga menyebut adanya persoalan kerentanan keamanan serta menerima laporan mengenai dugaan pungutan di salah satu blok. Semua temuan tersebut merupakan hasil pemeriksaan dan dugaan yang masih memerlukan proses klarifikasi serta tindak lanjut, bukan dengan sendirinya merupakan bukti kesalahan pidana pihak tertentu.

Karena itu, prinsip praduga tidak bersalah tetap harus ditempatkan secara proporsional. Pertanyaan mengenai kemungkinan penyalahgunaan fasilitas, pungutan, pembiayaan pembangunan, maupun pengadaan barang dan jasa harus dijawab melalui pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kemewahan di balik pintu” dan ujian tata kelola

Lapas pada hakikatnya merupakan bagian dari sistem peradilan pidana dan sistem pemasyarakatan. Karena itu, ketika muncul temuan mengenai fasilitas yang berbeda secara mencolok dengan hunian warga binaan lainnya, publik berhak memperoleh penjelasan yang transparan.

Apakah bangunan tersebut diperuntukkan bagi petugas? Apakah terdapat warga binaan yang menempatinya? Siapa yang memberikan izin? Dari mana sumber pembiayaannya? Bagaimana proses pengadaan barang dan jasa? Dan apakah seluruh fasilitas tersebut tercatat serta sesuai dengan standar yang berlaku?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar menyematkan istilah “lapas mewah”.

Pemerintah melalui jajaran pemasyarakatan perlu memberikan klarifikasi berdasarkan data dan dokumen. Ombudsman juga telah meminta adanya evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan di Lapas Cibinong dan pengawasan pemasyarakatan secara lebih luas.

Dari “Life Is Style” menuju “Integrity Is The Standard”

Era digital membuat setiap fasilitas publik semakin mudah dipantau masyarakat. Kamera, drone, media sosial, dan pemberitaan dapat membuka ruang transparansi yang sebelumnya tidak terlihat.

Namun transparansi juga harus diimbangi dengan akurasi, verifikasi, dan tanggung jawab jurnalistik. Jangan sampai sebuah temuan berubah menjadi vonis sosial sebelum proses pemeriksaan selesai.

Bila terdapat pelanggaran, mekanisme hukum harus bekerja. Bila tidak terdapat pelanggaran, klarifikasi juga harus diberikan secara terbuka. Dengan demikian, yang dipertahankan bukan sekadar nama baik sebuah institusi, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara dan sistem pemasyarakatan.

Pada akhirnya, misteri di balik pintu bukan hanya tentang “siapa yang tinggal di sana?”, tetapi tentang bagaimana sebuah institusi negara menjaga integritas, transparansi, keamanan, dan amanah pelayanan publik.

Bekerja amanah, bekerja transparan. Jangan biarkan ruang tertutup menjadi ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.

#LIFEISSTYLELAPAS #LapasCibinong #OmbudsmanRI #Pemasyarakatan #Transparansi #Integritas #PelayananPublik #GoodGovernance #JSTNews

Sumber dokumentasi: drone/satelit dan sistem digital siber online

Redaksi | 25 September 2026