Jakarta — Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih melalui reshuffle ketujuh yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Sejumlah posisi strategis mengalami perubahan, mulai dari menteri, wakil menteri hingga kepala badan. Beberapa nama yang dilantik antara lain Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri ESDM, Sugiono sebagai Menko PMK, Dudung Abdurachman sebagai Menko Polkam, Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian, serta Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Perombakan tersebut kembali memunculkan sorotan mengenai efektivitas dan efisiensi kabinet. Guru Besar Komunikasi Politik LSPR, Lely Arrianie, menilai reshuffle kali ini belum sepenuhnya menjawab harapan masyarakat yang menginginkan pemerintahan bekerja lebih efektif dan efisien. Menurutnya, masih terdapat pejabat yang dinilai kurang optimal tetapi hanya mengalami perpindahan posisi, sementara penambahan sejumlah jabatan wakil menteri dan kepala badan dinilai berpotensi membuat struktur pemerintahan semakin besar.

Lely juga menyoroti masuknya mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Ia menilai keputusan tersebut tidak terlepas dari dinamika relasi politik di sekitar pemerintahan Prabowo, termasuk hubungan Listyo dengan Presiden Joko Widodo serta jejaringnya dengan berbagai kelompok masyarakat. Sementara itu, pengamat politik CSIS Nicky Fahrizal mengatakan reshuffle semestinya diikuti peningkatan kinerja pemerintahan dan mampu mempercepat pencapaian target selama dua tahun masa pemerintahan.

Meski menuai berbagai pandangan, reshuffle kabinet merupakan kewenangan Presiden yang dijamin konstitusi. Perubahan susunan kabinet pada dasarnya dapat dilakukan sebagai bagian dari evaluasi kinerja, kebutuhan pemerintahan maupun dinamika politik. Namun, pergantian pejabat yang terlalu sering tetap menjadi perhatian karena efektivitas pemerintahan pada akhirnya akan dinilai dari kemampuan para pejabat menjalankan tugas, mencapai target, serta memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

Redaksi | 1 Oktober 2026