Jakarta — Tongkat kepemimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia memasuki babak baru. Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026.

Dari Brimob, Reserse, Kapolda Banten hingga Kepala BNN, Kini Mengemban Amanah sebagai Kapolri

Dalam prosesi yang berlangsung khidmat tersebut, Suyudi mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Bersamaan dengan itu, Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat dilantik sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri). Pelantikan keduanya didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 96/POLRI Tahun 2026 dan Nomor 97/POLRI Tahun 2026.

Pergantian kepemimpinan tersebut menempatkan Suyudi sebagai penerus Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di pucuk pimpinan Korps Bhayangkara. Dalam pelantikan itu, Suyudi juga memperoleh kenaikan pangkat dari Komisaris Jenderal Polisi menjadi Jenderal Polisi, sebagai konsekuensi dari jabatan barunya sebagai Kapolri.

LAHIR DI JAKARTA, LULUSAN AKPOL 1994

Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto lahir di Jakarta pada 14 Juli 1973. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1994. Setelah pendidikan Akpol, perjalanan profesionalnya berkembang melalui berbagai satuan dan bidang tugas kepolisian.

Suyudi kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 2003 dan pendidikan Sespimti pada 2018. Latar pendidikan tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjangnya hingga menduduki sejumlah posisi strategis dalam struktur Polri.

Karier awal Suyudi berlangsung di lingkungan Brigade Mobil (Brimob). Pada 1995 ia menjalankan tugas sebagai Perwira Pertama Pusat Brimob, kemudian dipercaya sebagai Komandan Peleton. Pada 1998, ia mendapat penugasan sebagai Pasi Intelkam Sat Brimob Polda Jawa Barat dan kemudian menjadi Danki I Yon A Sat Brimob Polda Jawa Barat.

Dari lingkungan Brimob, perjalanan karier Suyudi kemudian semakin banyak bersentuhan dengan fungsi reserse dan penegakan hukum.

JEJAK PANJANG DI DUNIA RESERSE

Suyudi dikenal memiliki pengalaman panjang di bidang reserse. Dalam perjalanan kariernya di wilayah hukum Polda Metro Jaya, ia pernah menjalankan tugas sebagai Kanit II Resmob, Kapolsek Pasar Minggu hingga Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat.

Pada 2011, ia dipercaya sebagai Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kariernya kemudian berkembang hingga dipercaya menjadi Kapolres Metro Jakarta Pusat pada 2017 dan Dirreskrimum Polda Metro Jaya pada 2019.

Pengalaman tersebut kemudian membawanya ke jajaran Bareskrim Polri. Suyudi pernah menduduki posisi Wadirtipideksus Bareskrim Polri dan Wadirtipidsiber Bareskrim Polri pada 2020. Dengan demikian, rekam penugasannya tidak hanya berkaitan dengan kejahatan konvensional, tetapi juga mencakup tindak pidana ekonomi khusus dan ruang siber.

DARI WAKAPOLDA METRO JAYA HINGGA KAPOLDA BANTEN

Babak berikutnya membawa Suyudi ke level pimpinan kewilayahan. Pada 2023 ia dipercaya sebagai Wakapolda Metro Jaya dan menyandang pangkat Brigadir Jenderal Polisi.

Setahun kemudian, pada 2024, ia dipercaya memimpin Polda Banten sebagai Kapolda dan memperoleh kenaikan pangkat menjadi Inspektur Jenderal Polisi. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Kapolda Banten, Suyudi mendapat penugasan sebagai perwira tinggi Bareskrim Polri.

Lintasan tersebut menunjukkan bahwa sebelum berada di puncak organisasi Polri, Suyudi telah melewati berbagai lingkungan tugas—mulai dari Brimob, reserse, Bareskrim, kepemimpinan satuan kewilayahan hingga posisi pimpinan lembaga nasional di bidang pemberantasan narkotika.

DARI KEPALA BNN MENUJU KURSI KAPOLRI

Pada 25 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto melantik Suyudi sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia. Pengangkatan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 118/TPA Tahun 2025.

Saat memimpin BNN, Suyudi menyandang pangkat Komisaris Jenderal Polisi setelah memperoleh kenaikan pangkat pada September 2025.

Pengalaman di BNN menjadi salah satu fase penting dalam perjalanan Suyudi karena isu narkotika merupakan salah satu persoalan penegakan hukum yang bersinggungan langsung dengan keamanan nasional, kesehatan masyarakat, generasi muda dan kejahatan terorganisasi.

Setelah sekitar satu tahun memimpin BNN, namanya kemudian muncul sebagai calon tunggal Kapolri. Komisi III DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi, kemudian menyetujui pencalonannya sebelum keputusan tersebut dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada 1 Oktober 2026.

POLRI DI BAWAH KEPEMIMPINAN BARU

Setelah resmi dilantik, Suyudi menyampaikan sejumlah fokus awal kepemimpinannya. Ia menyebut konsolidasi internal dan evaluasi terhadap program kepemimpinan sebelumnya sebagai langkah awal.

Program yang dinilai masih baik akan dilanjutkan, sementara bagian yang membutuhkan pembenahan akan dievaluasi dan diperbaiki. Pemerintah melalui keterangan resmi Presiden mencatat bahwa Suyudi menempatkan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat sebagai bagian dari fokus kepemimpinannya.

Konsep yang diperkenalkannya adalah “Polisi Bersama Masyarakat”. Dalam kerangka tersebut, keberadaan polisi tidak hanya ditempatkan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi yang dituntut hadir di tengah masyarakat dan memberikan respons terhadap persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Suyudi juga menyatakan akan melakukan pemetaan terhadap berbagai persoalan di tubuh Polri untuk menentukan langkah prioritas dalam kerangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

NARKOTIKA, PENYELUNDUPAN DAN JUDI DARING

Pada fase awal kepemimpinannya, persoalan yang menjadi perhatian pemerintah antara lain peredaran narkotika, penyelundupan dan judi daring.

Suyudi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo secara konsisten mengingatkan jajaran kepolisian mengenai berbagai persoalan yang menjadi keresahan masyarakat tersebut. Karena itu, penanganannya menjadi bagian dari persoalan yang akan mendapatkan perhatian dalam agenda kerja Polri.

Pengalaman Suyudi sebagai Kepala BNN memberikan konteks tersendiri dalam menghadapi persoalan narkotika. Namun, sebagai Kapolri, ruang tanggung jawabnya jauh lebih luas karena mencakup keseluruhan tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

KAPOLRI BARU DAN HARAPAN PUBLIK

Pergantian Kapolri pada dasarnya bukan sekadar pergantian figur di pucuk organisasi. Bagi masyarakat, perubahan kepemimpinan Polri memiliki konsekuensi terhadap bagaimana institusi kepolisian menjalankan pelayanan publik dan penegakan hukum sehari-hari.

Masyarakat akan berhadapan langsung dengan institusi Polri melalui berbagai pelayanan, mulai dari keamanan lingkungan, lalu lintas, laporan tindak pidana, penyelidikan dan penyidikan, perlindungan terhadap masyarakat hingga penanganan berbagai gangguan keamanan.

Karena itu, pernyataan mengenai pelayanan publik, penegakan hukum yang adil dan kedekatan dengan masyarakat menjadi hal yang akan diuji melalui pelaksanaan tugas di lapangan. Komitmen tersebut pada akhirnya perlu diterjemahkan menjadi pelayanan yang dapat dirasakan masyarakat secara konkret dan terukur.

DARI PERJALANAN KARIER MENUJU AMANAH NASIONAL

Suyudi Ario Seto membawa pengalaman hampir tiga dekade dalam perjalanan karier kepolisian. Dari lulusan Akpol 1994, ia menjalani penugasan di Brimob, reserse, Bareskrim, kepemimpinan kewilayahan, Polda Metro Jaya, Polda Banten hingga BNN.

Kini, pengalaman tersebut menjadi bagian dari modal profesional yang dibawanya ke jabatan tertinggi di institusi Polri.

Namun jabatan Kapolri sekaligus menghadirkan tanggung jawab yang jauh lebih luas. Amanah tersebut tidak hanya menyangkut internal organisasi, tetapi juga menyangkut hubungan antara negara, aparat penegak hukum dan masyarakat.

Di tengah perubahan sosial, perkembangan teknologi, kejahatan siber, narkotika, penyelundupan, judi daring serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik, kepemimpinan Polri akan terus menjadi bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan dilantiknya Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri, babak baru Korps Bhayangkara resmi dimulai.

Bagi publik, ukuran keberlanjutan kepemimpinan tersebut bukan semata-mata pada pergantian jabatan, melainkan pada bagaimana institusi kepolisian menjalankan amanah hukum, memberikan pelayanan, menjaga keamanan, menegakkan hukum secara adil serta membangun hubungan yang bertanggung jawab dengan masyarakat.

JST-NEWS — Berita Mendidik, Citra Bangsa dan Negara.

Redaksi | 1 Oktober 2026