Pontianak, DPD ASWIN Kalimantan Barat bersama sejumlah awak media menemukan kegiatan rehabilitasi di SDN 06 Pontianak Timur yang diduga berlangsung tanpa papan informasi proyek.(3/7)

Di lokasi tidak terlihat informasi mengenai nama kegiatan, sumber anggaran, nilai pekerjaan, pelaksana, maupun jangka waktu pelaksanaan. Warga sekitar juga mengaku tidak menerima sosialisasi atau pemberitahuan sebelum pekerjaan dimulai, termasuk kepada Ketua RT setempat.

Selain minimnya transparansi, tim monitoring memperoleh informasi mengenai dugaan keluarnya material bekas hasil pembongkaran, seperti kayu, kusen, pintu, jendela, dan besi, yang diduga diperjualbelikan tanpa mekanisme administrasi yang diketahui masyarakat. Dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.

Pemerhati sosial dan kebijakan publik, Muksin, menegaskan bahwa material bekas bangunan milik pemerintah merupakan aset daerah yang pengelolaannya harus mengikuti ketentuan hukum. Jika benar terjadi penjualan, prosesnya wajib melalui inventarisasi, penilaian aset, persetujuan pejabat berwenang, serta berita acara sesuai peraturan pengelolaan Barang Milik Daerah agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun potensi kerugian negara.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SDN 06 Pontianak Timur, pelaksana kegiatan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak masih diupayakan untuk dikonfirmasi. Pemberitaan ini mengacu pada asas praduga tak bersalah dan tetap memberikan ruang hak jawab sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.

#Sekolah Dibangun Bagus Pemerintah Pusat RI & Dinas Pendidikan: Ini lagi ADA SILUMAN diduga Ngakali Anggaran Ngurangi Bahan DAK dsbnya ❓

Pemerintah Daerah Pontianak bisa jadi akan menutup proyek sekolah ini, terdampak akibat ada tangan-tangan kotor dalam dugaan oknum bermain siluman peti saku masing-masing.

Redaksi | 3 Juli 2026