SATPOL-PP: OPINI PUBLIK RAKYAT – MENCUAT “AKAN DIRAMPINGKAN BISA JADI DIHILANGKAN ❓”
JST – NEWS SATPOL-PP: OPINI PUBLIK MASUK Dari RAKYAT BERSUARA – MENCUAT “AKAN DIRAMPINGKAN BISA JADI DIHILANGKAN ❓”(Jakarta,26/2/2026)
Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada dasarnya adalah menegakkan Peraturan Daerah (Perda), menjaga ketertiban umum, serta melindungi masyarakat.
SATPOL-PP – Perencanaan akan dikurangi jumlah perekrutan serta kelayakan dalam SDM pada tingkat sosialisasi yang tepat di kedepan.
Namun ketika dikaitkan dengan mutu SDM dan dampaknya terhadap pelaku usaha, penilaiannya di masyarakat memang beragam.
Berikut analisisnya secara objektif;
*Tugas Pokok Satpol PP
Berdasarkan regulasi nasional, fungsi utama Satpol PP meliputi:
🔴 Penegakan Perda dan Perkada
🔴 Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
🔴 Perlindungan masyarakat
Artinya, mereka bukan lembaga ekonomi, tetapi penegak aturan daerah.
*Bagaimana Persepsi Masyarakat soal Mutu SDM?
Persepsi publik biasanya terbagi menjadi dua:
*Pandangan Positif
Satpol PP membantu menciptakan kepastian hukum usaha (misalnya menertibkan bangunan liar atau usaha tanpa izin).
🔴 Memberikan rasa aman bagi pelaku usaha formal.
Mendukung program penataan kota agar lebih tertib dan nyaman.
*Pandangan Kritis
Pendekatan dinilai kadang represif atau kurang humanis.
Kurangnya komunikasi persuasif kepada UMKM atau pedagang kecil.
Ada kasus viral di media sosial yang memengaruhi citra institusi secara umum.
Jadi, kualitas SDM sering dinilai bukan hanya dari kemampuan teknis, tetapi dari cara komunikasi, empati, dan profesionalisme di lapangan.
Apakah Kinerja Satpol PP Bisa Dipertanggungjawabkan dalam Mendukung Pelaku Usaha?
Secara prinsip: Bisa, jika pendekatannya tepat.
Satpol PP berpengaruh dalam:
🔴 Menertibkan usaha ilegal yang merugikan pelaku usaha resmi.
🔴 Menjaga ketertiban kawasan perdagangan.
🔴 Mengawal aturan zonasi dan perizinan.
Namun, jika pendekatan terlalu kaku tanpa solusi, justru bisa:
Menimbulkan ketakutan bagi UMKM.
Menghambat aktivitas ekonomi informal.
Memicu konflik sosial;
Artinya, pengaruhnya bisa positif atau negatif, tergantung kualitas SDM dan kepemimpinan di daerah masing-masing.
*Berpengaruh atau Tidak terhadap Dunia Usaha?
Jawabannya: #kehendak suara rakyat.
Karena: Dunia usaha butuh kepastian hukum.
Kota yang tertib menarik investasi.
Penegakan aturan yang adil menciptakan persaingan sehat.
Tapi, jika penegakan aturan tidak dibarengi pembinaan, dampaknya bisa kontraproduktif.
Satpol PP bukan lembaga ekonomi, tetapi memiliki pengaruh tidak langsung yang besar terhadap iklim usaha di Indonesia.
Kunci keberhasilannya ada pada:
1.Profesionalisme SDM
2.Pendekatan humanis
3.Koordinasi dengan dinas perizinan & UMKM
4.Transparansi dan akuntabilitas
Jika kualitas SDM terus ditingkatkan (pelatihan komunikasi, hukum, mediasi), maka peran Satpol PP bisa sangat membantu pelaku usaha dan meningkatkan kepercayaan publik.
Redaksi | Jakarta, 26 Februari 2026
