Jakarta  – Badan Gizi Nasional (BGN) memulai langkah pembenahan internal secara menyeluruh di bawah kepemimpinan Kepala BGN, Sudaryono. Mantan Wakil Menteri Pertanian tersebut menegaskan komitmennya membangun tata kelola lembaga yang profesional, transparan, dan akuntabel guna memastikan seluruh program BGN berjalan sesuai ketentuan.

Usai memimpin rapat pimpinan di Kantor BGN, Jakarta, Senin (27/7/2026), Sudaryono menyampaikan bahwa BGN tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, termasuk menindak setiap bentuk pelanggaran yang ditemukan. Menurutnya, penegakan disiplin menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

“Kami mencoba untuk bersih-bersih, kami mencoba untuk kemudian yang melanggar kami berikan sanksi,” ujar Sudaryono.

Langkah pembenahan tersebut mencakup penguatan sistem pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan, serta evaluasi terhadap mitra dan pelaksana program di berbagai daerah. BGN menegaskan bahwa setiap dugaan penyimpangan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku, sementara pihak-pihak yang bekerja secara profesional akan terus didukung demi tercapainya pelayanan gizi yang tepat sasaran.

Penguatan tata kelola ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memperkuat integritas lembaga. Dengan sistem pengawasan yang lebih ketat, BGN menargetkan program strategis nasional tersebut dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Presiden RI Prabowo Subianto; “telah bosan atas semua tindakan para maling-maling di Indonesia yang bekerja tak sesuai aturan dari tata kelola yang telah tersusun murni untuk semua hal rakyat Indonesia.” Inilah saatnya anda miliki iman dan ketakwaan selama ini dibentuk pada hal dunia kependidikan tinggi ternyata masih menggerus keuangan Negara RI. berdiri diatas jangan menginjak rakyat yang selama ini dibuat sulit akan kehidupan kedepan,tutupnya – elemen Instansi Pemerintah Indonesia.

kertas yang didapat gunakan sebagai hal kebijakan nyata terhadap kemaslahatan hidup orang banyak yaitu Warga Negara Indonesia diutamakan atas kebijakan apapun. yang mengatur tanpa menyulitkan, bahkan menoreh kinerja korupsi berantai disetiap daerah masing-masing(.)

Redaksi | 28 Juli 2026