Pontianak – Seorang ibu di Kota Pontianak meminta kepastian hukum atas dugaan pemalsuan data administrasi kependudukan yang melibatkan akta kelahiran anak kandungnya.(15/6)

Perkara tersebut telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum sejak 10 Agustus 2023, namun hingga pertengahan tahun 2026 atau hampir tiga tahun berjalan, pelapor mengaku belum memperoleh perkembangan penanganan yang jelas.

Kasus ini bermula ketika pada tahun 2013 seorang kerabat keluarga meminta izin untuk mengasuh anak perempuan yang baru lahir dengan komitmen tidak menghilangkan identitas orang tua kandung.

Namun, pada November 2022, ibu kandung mengaku terkejut setelah mengetahui telah terbit akta kelahiran yang mencantumkan nama pihak lain sebagai ayah dan ibu dari anak tersebut. Kondisi itu disebut berdampak pada berbagai urusan administrasi, termasuk pengurusan data pendidikan anak.

Pelapor berharap aparat penegak hukum dapat mengusut perkara ini secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

Selain menyangkut dugaan pelanggaran administrasi kependudukan di *Dukcapil harus bertanggung jawab, dan pemalsuan data, kasus tersebut dinilai berkaitan erat dengan perlindungan hak identitas anak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan di ketentuan pemerintah daerah setempat.

“sehingga kami dari jurnalisme data dan media standart internasional telisik dan gak’ berisik ; ke belbagai rana publik.

arah sidikan tim – rumah sakit, atau puskesmas atau Bidan, atau di RSUD setempat , yang ada peristiwa lahir pada kriteria kronologi masalah ini seperti perangkat kelurahan, kecamatan, s.d dukcapil di pencarian fakta berlanjut kepastian hukum menjadi hal yang sangat dinantikan oleh pihak keluarga.” bilamana sistem digitalisasi via email, kami pun meminta registrasi barcode dari sistem berlaku pada layanan seperti! WhatsApp, s.d point lainnya.

meminta juga, surat keterangan kepolisian terlebih dulu – pernyataan tertulis adanya data (FAKE) atau cek data NOPEN.

WARNING‼️SATU DATA LAHIR SAJA BERBEDA SEMUA BERAKIBAT Jenjang Karir Masa Depan Anak Tak Dapat Dari Program Pemerintah Pusat Bahkan Daerah, S.d Hilangnya Hak Pendidikan, Kesehatan, dstnya.

JAGALAH BUAH HATI’ Terhadap seluruh instansi TRUST melayani publik masyarakat wabil khusus kearsipan segala bentuk pencatatan surat lahir anak harus sesuai pada fungsi dan ketentuan hak dan kewajiban ditetapkan (DON’T FAKE).

“ini prospek Warga Negara Indonesia”, dari hal kecil bisa saja oknum dalam cumi-cumi juga berbuat pungli alih-alih (layanan dukcapil di Kabupaten),  Tak Konsisten Management dalam sistem induk ada developer lainnya “atau beralih fungsi memakai jasa web/link/site tidak dari langsung dukcapil) berarti segala fungsi dukcapil bagaimana kinerja di pemerintahan?

Jangan sampai skup skala di pemerintahan daerah beda sistem manajerial induk perangkat online, kuncinya yaitu; setiap subdomain dan email gunakan induk pada ketentuan domain di network kinerja Kabupaten mengarah langsung pada satu item kinerja dilayanan dinas terkait.

Bukan berubah aturan jadi peralihan proyek-proyek di Kabupaten bertindak gunakan akte dipermainkan sana-sini jadi urusan ada rana kominfo di daerah tak sejalan cara (pembengkakan anggaran saja! *untuk Kabupaten).

untuk memperoleh kejelasan disegala bentuk peristiwa – gambaran ini jadi pedoman kewaspadaan masa depan masyarakat konsultasi jelas dikondisi penujuan sistem digital online juga harus konsisten mengarah ke mutu identitas yang menekankan kridible konduite kerja baik /benar.

catatan :

bilamana AKTE LAHIR hilang* sertakan laporan ke kepolisian setempat.

#cerdas gunakan sistem informasi internet pada mutu Nasional dan Internasional (Jangan sampai masyarakat dibodohi sistem peralihan kinerja bukan pada tupoksional SDM nya).

#Bangkit Indonesia Maju Berkelanjutan – Mapan Menuju Kemaslahatan Bangsa & Negara.

#Belum Lama ini tim jurnalisme data dan media standart CPD akses salah satu Kabupaten, kami CECAR abis-abisan pada sistem manajerial induk fungsi kinerja sistem nya di Pelayanan Publik.*

Redaksi | 15 Juni 2026