Komisi X DPR Desak Hapus Skema PPPK, Semua Guru Diusulkan Jadi PNS – Sekalian saja semua di DPR RI “pangkas atau TIDAK usah di BUKA Penerimaan CPNS!!!”
Jakarta & Sekitarnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan reformasi total terhadap tata kelola guru nasional. Salah satunya dengan menghapus skema atau cluster guru, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW) dan menyatukan status mereka sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
“Sudah saatnya pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola guru di Indonesia. Sistem cluster guru yang ada saat ini, termasuk PPPK dan PPPK Paruh Waktu, harus dihapus dan dilebur menjadi satu sistem kepegawaian nasional melalui jalur CPNS,” ujar lalu pada wartawan, Senin (4/5/2026).
Menurut Lalu, kebijakan multi-skema dalam pengangkatan guru justru menimbulkan berbagai persoalan di lapangan. Mulai dari tumpang tindih regulasi, ketidakpastian status, hingga perlakuan yang dinilai diskriminatif terhadap tenaga pendidik.
“Ke depan rekrutmen guru harus disatukan melalui satu jalur nasional, yakni Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan formasi yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan riil di masing-masing daerah,” ujarnya.
Selain itu, Lalu juga menyoroti masih banyaknya guru PPPK di berbagai daerah yang mengalami keterlambatan pembayaran gaji dan hak-hak lainnya akibat lemahnya koordinasi tata kelola antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Banyak guru yang justru menjadi korban dari sistem yang tidak sinkron. Ada yang telat menerima gaji, ada ketidakjelasan pengembangan karier, bahkan muncul disparitas kesejahteraan antarwilayah,” ujarnya.
Minta Setop Rekrutmen Guru PPPK
Untuk itu, dia meminta Prabowo mengambil langkah tegas dengan mencabut Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu, sekaligus menghentikan rekrutmen guru melalui skema tersebut.
Menurutnya, seluruh tata kelola guru ke depan harus berada di bawah kendali pemerintah pusat agar proses rekrutmen, distribusi, pembinaan karier, hingga kesejahteraan guru dapat berjalan lebih terintegrasi dan merata.
“Jika rekrutmen guru dilakukan satu jalur melalui CPNS dan pengelolaannya terpusat, maka negara bisa memastikan kualitas, pemerataan, dan kesejahteraan guru lebih terjamin. Guru adalah fondasi masa depan bangsa, sehingga negara harus hadir dengan sistem yang adil dan pasti,” pungkas diwaktu lalu.
Pemikiran rakyat lainnya; menanggapi justru dari para DPR RI itu digerus semua anggaran yang apa-apa mengatasanamakan rakyat. padahal di sisi lain? “rakyat tak tuturkan itu” Jadi menurut penafsiran lansiran lain berpendapat terbuka serta transparan belum ada DPR RI sosialisasi khusus dalam buka diskusi “rekam diskusi pendapat; dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.”
semua rakyat itu mengeluh di DPR RI – seharusnya jadi DPR RI sadar diri atas semua penggajian yang diberikan pada Bangsa Indonesia, atau lebih konsisten saja mengikuti program-program saat ini. RAKYAT TEGAS!!! “tutup saja, akses PNS – PPPK dan segala macam rekuitmren tersebut.
yang menjadi Indonesia (ketimpangan interaksi itu dari kroni-kroni kepentingan atas nama DPR RI) kerja pada penempatan DPR RI juga belum melaksanakan secara konsisten teratur – bisanya merubah-ubah pengalihan sistem dsbnya.Presiden RI – Tetap fokus terhadap rakyat seluruh Indonesia di program-program terjadwal kedepan secara nyata dulu.
Pendesakan DPR RI dari rakyat, turunkan saja pendapatan anggota DPR RI setiap daerah – ada beberapa oknum DPR RI tetrlibat korupsi itu diperjelas dan ditahan “seharusnya; jika – menampakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Mutu Pendidikan juga; maasih terkadang beberapa oknum guru masih ada setiap daerah bermain pola proyek-proyek kepentingan dikhususkan “guru sudah pensiun PNS bermain proyek jembatan, puskesmas, dan masih banyak lagi terdampak belum maksimal konsen pada mutu pendidik.
sebagai pencetus anak didik itu ; lebih konsisten kinerja rapih mendedikasikan mengajar secara nyata pada murid-murid nya” penempatan masih belun sesuai tupoksionality profesionalisme – atau juga, masih banyak ditemui terbit SK dipercepat “asal ada uang?” pertanyaan kerap jadi KKN.
mutu kualitas dipercepat SDM yang baik dan benar saja. (operator-opertaor sekolah juga; banyak masih ketimpangan korupsi didalam jenis kinerja yang kurang menyadari profesi buat jobscript seorang guru dstnya ikut andil jadi perhatian kedepan) cek saja data anggaran DAK, KIP, TIK, dan lainnya tahun ke tahun di sekolah-sekolah “harus dipertanyakan itu?” – ketimpangan indikasi permainan di seluruh beberapa Kabupaten Kota Dstnya. #sebelumnya induk whatsapp, medsos dijadikan ceremony candaan etika hilangnya kualitas pendidikan teremban, berbarengan di sistem BKPSDM, DIKBUD, itu juga, masih rana tatap semu wacana tak semsestinya. Berkarya nya beberapa pendidik / guru jadi ikut-ikutan aksi yang belum mendedikasi sebagai guru.
Gaya hidup para DPR RI saja ditekankan untuk sisihkan cost anggaran per/bulan nya “merealisasikan uang privasi ke honorer, di Indonesia” ini ada komisi sepuluh DPR RI saja. sudah menutup segala jenis pemborosan aset APBN lebih kondusif sistem maju, kedepan. “Penyadaran Pada Konsepsi Keguruan buat peserta didik lebih menjadi harapan esok didapat mumpuni – Transformasi kejelasan yang konsekuen” (sudah di PPPK ya bermutu di tugas PPPK nya, sudah PNS ya tetap bermutu pada kridible PNS nya ; kata lainnya – tak ada paruh waktu dan penuh waktu). ini baru menjalankan definisi SDM Tepat sasaran kedepan pada anggaran APBN / APBD di daerah masing-masing). tutupnya ; beberapa fraksi DPR RI sesuai langkah program Pemerintah.
Redaksi | 4 Mei 2026