Internasional – Keterlambatan pemerintah Inggris dalam menerbitkan dokumen Rencana Investasi Pertahanan (Defence Investment Plan/DIP) dinilai telah melemahkan kredibilitas negara tersebut di hadapan para sekutunya. Penilaian itu disampaikan Komite Akun Publik (Public Accounts Committee/PAC), lembaga parlemen yang bertugas mengawasi penggunaan anggaran pemerintah.(7/6)

Dokumen DIP yang semula dijadwalkan terbit pada musim gugur tahun lalu hingga kini belum dipublikasikan. Pemerintah Inggris kini menargetkan laporan tersebut dirilis menjelang KTT NATO yang akan berlangsung pada awal bulan depan.

Dalam laporannya, PAC menyebut keterlambatan tersebut berpotensi meningkatkan biaya pengadaan alutsista dan perlengkapan militer modern. Kondisi ini dinilai dapat menghambat upaya pemerintah dalam memodernisasi Angkatan Bersenjata Inggris.

Rencana Investasi Pertahanan nantinya akan menjelaskan bagaimana pemerintah membiayai pengadaan peralatan militer baru serta pembangunan infrastruktur pertahanan selama satu dekade ke depan. Dokumen tersebut merupakan tindak lanjut dari Strategic Defence Review (SDR) atau Tinjauan Strategis Pertahanan yang diterbitkan pada 2 Juni 2025.

Menteri Pertahanan Inggris, John Healey, sebelumnya menegaskan di hadapan parlemen bahwa Perdana Menteri Sir Keir Starmer berkomitmen untuk segera menerbitkan dokumen tersebut.

persiapan tersebut akan menjadi penguatan di bulan Juli KTT NATO pada masa mendatang.

Redaksi | 7 Juni 2026