Jakarta – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menyampaikan keresahan pemerintah kabupaten dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan Kemendagri. Pada Kamis,30 Juli 2026.

Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, menilai kebijakan efisiensi anggaran selama dua tahun terakhir membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas sehingga menghambat percepatan pembangunan.

Selain keterbatasan anggaran, APKASI menilai beban kerja kepala daerah terus meningkat, mulai dari penanganan konflik agraria, persoalan kawasan hutan, pertambangan, hingga kerusakan lingkungan. Namun, hak keuangan kepala daerah dinilai belum mengalami penyesuaian selama lebih dari dua dekade.

APKASI juga meminta pemerintah merevisi PP Nomor 69 Tahun 2010 dan PP Nomor 109 Tahun 2000 serta memperbaiki mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) agar penyalurannya lebih adil, tepat waktu, dan memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan.

Redaksi | 31 Juli 2026