Jakarta, Penegakan hukum yang berkeadilan dinilai memerlukan keberanian untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan di setiap kabupaten dan kota. Transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang konsisten menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.(5/7

Menurut Ismailah, S.Pd.I, masih terdapat berbagai persoalan yang patut menjadi perhatian aparat penegak hukum, khususnya terhadap pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode 2019–2026. Ia menilai bahwa apabila ditemukan dugaan penyimpangan, seluruh proses harus diusut berdasarkan bukti, mekanisme hukum, dan prinsip keadilan.

“Saya berharap aparat penegak hukum berani melakukan audit secara menyeluruh tanpa pandang bulu. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan publik,” ujarnya.

Ia juga mengkritisi kecenderungan pembangunan yang menurutnya belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat. Program pembangunan, katanya, seharusnya tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menghasilkan manfaat nyata hingga tingkat kecamatan, kelurahan, desa, RT, dan RW melalui pemanfaatan sumber daya alam maupun potensi daerah secara optimal.

Dalam pandangan tersebut, seorang kepala daerah beserta wakilnya diharapkan lebih mengedepankan kepemimpinan yang produktif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Kehadiran pemimpin di ruang publik, termasuk media sosial, semestinya menjadi sarana edukasi, komunikasi, dan penyampaian capaian kerja yang bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Novi menyampaikan bahwa masyarakat semakin kritis dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Menurutnya, publik kini menginginkan transparansi, kreativitas, serta hasil pembangunan yang dapat dirasakan secara nyata, bukan sekadar pencitraan ataupun kegiatan yang bersifat simbolis.

Lebih lanjut, ia berharap seluruh proses pengisian jabatan, pengelolaan pemerintahan, serta penggunaan anggaran dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik yang bertentangan dengan hukum.

Apabila terdapat dugaan tindak pidana korupsi, penanganannya harus dilakukan melalui proses hukum yang objektif, independen, dan berdasarkan alat bukti yang sah.

Pada akhirnya, prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila harus menjadi pedoman utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.

Masyarakat berhak memperoleh informasi publik yang terbuka, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari penguatan demokrasi serta tata kelola pemerintahan yang bersih.

Siapakah pelaku korupsi di daerah Anda?

Pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab melalui proses hukum yang transparan, profesional, berdasarkan bukti, serta putusan lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, pengawasan masyarakat, keterbukaan informasi publik, dan penegakan hukum yang independen merupakan pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Indonesia harus TETAP TEGAS

#System By Technology Industry Platform Digital Siber Online.

Redaksi | 4 Juli 2026:01.20