JST-NEWS – KPK memanggil Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Aizzudin sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji. Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Selasa (13/1).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut pemanggilan tersebut terkait pendalaman perkara kuota haji, termasuk peran pihak-pihak yang mengetahui mekanisme pembagiannya. Hingga kini, keterkaitan Aizzudin dalam kasus tersebut belum dijelaskan, dan yang bersangkutan belum memberikan pernyataan.

Sebelumnya, KPK juga memeriksa Wakil Katib Syuriah PWNU DKI Jakarta Muzaki Kholis sebagai saksi.

Pemeriksaan dilakukan untuk menggali pengetahuan terkait keterlibatan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan eks staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz.

Keduanya diduga terlibat korupsi kuota haji 2024 dengan potensi kerugian negara yang masih dihitung dan disebut bisa mencapai Rp 1 triliun.

Yaqut melalui kuasa hukumnya menyatakan bersikap kooperatif dan meminta asas praduga tak bersalah tetap dijunjung.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan kasus tersebut merupakan tanggung jawab individu dan tidak terkait dengan organisasi PBNU.

ini akan menjadi dampak kepada seluruh pejabat – pejabat eselon di pemerintahan pusat maupun daerah tingkat pengembangan dana haji, dan umroh yang menjadi signifikan digerus oleh tampak Islam.

Namun belum miliki adab cara kinerja keislaman yang kuat dalam menjaga hati dan perbuatannya pada kemasan meraih tamu Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW dijadikan gerutan “jeritan rakyat yang selalu menanti ke baitullah itu impian bagi semua umat Islam.

memalukan perseteruan di muka bumi, apalagi disinyalir ini merebak ke beberapa travel-travel haji dan umrah yang ada kemungkinan”dugaan praktik ini juga, dikembangkan ke beberapa kantor – kantor pusat dan daerah setempat pada kurun waktu masa ke masa seperti ; habislah gelap titik terang ”kewaspadaan pada seluruh peserta haji maupun umroh”

Pesan dari berbagai ulama di Indonesia; lebih baik dan benar lakukan ibadah haji dan umroh tak adalagi di semua Kemenag RI “memakai ilmu DP” yang menjadikan aturan pengeluaran dana itu dapat keterangan titik para pengutil kebijakan dari bahan tindak Pidana Korupsi merajalela kuat.

mungkin bisa jadi, ini korban diantara beberapa travel haji dan umroh, belum semuanya saja berkoar – koar mencari titik keadilan.#disebabkan KEBENARAN terkadang ditutupi kebatilan para pihak-pihak pengembang, dstnya.

pengertian nya, haji mandiri dan umroh mandiri melalui hal yang benar-benar amanah terpercaya menjalankan faidah keislaman Haq.(RED)