JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar rapat koordinasi strategis bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Mabes Polri. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional melalui pembangunan ekosistem pertanian jagung pakan ternak yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Rapat koordinasi tersebut turut diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia dan dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri sekaligus Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo.

“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Tahun 2025, Indonesia berhasil tanpa impor jagung untuk pakan ternak. Rakor ini menjadi momentum konsolidasi dan kolaborasi guna menjalankan strategi yang lebih kuat pada 2026,” ujar Brigjen Langgeng.

Akses Permodalan: Polri Jembatani Petani dengan KUR

Di sektor hulu, Polri berperan sebagai fasilitator bagi kelompok tani (Poktan) jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui kolaborasi dengan Himbara, Polri membuka akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani.

Implementasi nyata program ini terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, khususnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani memperoleh kredit modal untuk melanjutkan penanaman serta memperluas lahan pertanian jagung.

Mewakili Himbara, Danang Andi Wijanarko, Senior Vice President BRI, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan Rp180 triliun untuk KUR Mikro sektor pertanian, termasuk ekosistem jagung.

Stabilitas Harga: Bulog Serap Hasil Panen Sesuai HPP, Selain permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan harga bagi petani. Polri memastikan hasil panen tidak terjebak dijual ke tengkulak dengan harga rendah.

Sebagai solusi, Polri menggandeng Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang mengacu pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Pengadaan jagung Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor.SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton untuk Cadangan Pangan Pemerintah, pada harga Rp6.400 per kilogram.

“Fokus kami adalah memastikan harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di sejumlah wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini sudah mendorong pembelian sesuai standar HPP Bulog, yakni Rp6.400 per kilogram,” jelas Brigjen Langgeng.

Ekosistem Jagung Berkelanjutan dan Kesejahteraan Petani. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi jagung nasional, tetapi juga mengaktifkan lahan tidur, memutus mata rantai tengkulak, serta meningkatkan kesejahteraan petani melalui pendampingan manajerial yang terstruktur.

Dengan pola pembiayaan yang sehat dan jaminan pasar yang jelas, petani diharapkan mampu mengelola usaha tani secara profesional, membayar pinjaman tepat waktu, serta meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.

Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan 2026 ini, Polri menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak nasional sekaligus menghadirkan keadilan ekonomi bagi petani jagung Indonesia.

Redaksi | 8 Februari 2026