Jakarta, 14 Agustus 2026 – Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8), diwarnai momen yang tidak biasa ketika Presiden Prabowo Subianto secara langsung menegur Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait maraknya praktik pertambangan ilegal.

Dalam pidato kenegaraannya di hadapan anggota MPR, DPR, dan DPD RI, Presiden mempertanyakan bagaimana sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung dapat beroperasi tanpa terdeteksi aparat penegak hukum dan unsur keamanan di daerah.

“Masa 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu? Kapolri dan Panglima TNI ya, usut! Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan kepada mereka kalau nggak bisa tertibkan ini!” tegas Presiden.

Pidato Kenegaraan Soroti Tambang Ilegal, Presiden Prabowo Perintahkan Panglima TNI dan Kapolri Bertindak Tegas tanpa pandang bulu.

Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal pada akhir tahun lalu. Menurutnya, jumlah tersebut menunjukkan adanya kelemahan pengawasan yang harus segera dievaluasi.

Ia menegaskan bahwa sulit membayangkan aktivitas pertambangan ilegal dalam skala besar dapat berlangsung tanpa sepengetahuan atau pembiaran aparat di tingkat lokal. Menanggapi arahan tersebut, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terlihat berdiri dan memberikan hormat sebagai bentuk respons atas instruksi Presiden.

Selain menyoroti persoalan tambang ilegal, Presiden juga meminta peningkatan pengawasan terhadap praktik penyelundupan. Ia menyinggung pentingnya optimalisasi peran instansi terkait, termasuk pengawasan di sektor kepabeanan dan keamanan laut.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menekankan pentingnya integritas seorang pemimpin dalam menegakkan disiplin internal.

“Pemimpin yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita berikan bintang, naikkan pangkat harus kita tindak.”

Pernyataan tersebut mempertegas pesan Presiden bahwa penegakan disiplin harus dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap aparat yang sebelumnya memperoleh kepercayaan dan penghargaan dari negara.

Pidato tersebut menjadi salah satu momen paling menyita perhatian dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026. Kini, perhatian publik tertuju pada tindak lanjut atas instruksi Presiden, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap praktik pertambangan ilegal dan penguatan pengawasan aparat di lapangan.(*)

Dengan adanya tambang ilegal yang menyusahkan rakyat Banten diwaktu lalu, bos galian yang dijadikan humas untuk beberapa keterangan diorganisasi baru berakhir telah masuk SEL/BUI – dan akan diselidiki telisik perkembangan pengusutan ke berbagai adanya desas-desus “cover organisasi baru lahir sudah terdeteksi – besar kemungkinannya akan dimintai tanggung jawab ketua tersebut”.

Berita Mendidik Citra Bangsa Dan Negara(*)

#tniindonesia🇮🇩 #polri #tnipolri #tambangilegal #menko @Polda Banten @Hariyono @Pemerintah Kabupaten Tangerang @ABDI BANTEN @Moch. Maesyal Rasyid @Intan Nurul Hikmah @desdm.banten @Satpolppbanten @Satpol PP Kabupaten Tangerang @Sapu Jagat (Bocah Jenggotan) @catatanbocahangon

Redaksi | 14 Agustus 2026