SANGGAU — Aroma tak sedap (BISA ANYIR BANGETS‼️) menyelimuti gelombang pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.(17/3) Proses promosi jabatan yang semestinya menjadi cerminan profesionalisme birokrasi, justru diduga sarat kepentingan dan menyimpang dari prinsip meritokrasi. Sejumlah sumber internal Aparatur Sipil Negara (ASN) mengungkap adanya kejanggalan dalam penempatan pejabat pada posisi strategis. Jabatan yang seharusnya diisi berdasarkan kompetensi, kinerja, dan kepangkatan, diduga diberikan kepada pihak-pihak yang belum memenuhi syarat administratif. Dalam ketentuan birokrasi, jabatan administrator mensyaratkan pangkat minimal III/d. Namun, informasi yang beredar menunjukkan adanya pejabat dengan pangkat III/c yang tetap dilantik dan menduduki posisi tersebut. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya “pemaksaan sistem” untuk mengakomodasi kepentingan tertentu. “Ini bukan sekadar kelalaian, tetapi terkesan ada pembiaran. Aturan seperti tidak lagi menjadi rujukan,” ungkap. Indikasi praktik non-profesional semakin menguat dengan munculnya faktor kedekatan personal sebagai penentu promosi. Bahkan, kedekatan berbasis latar belakang almamater dengan kepala daerah disebut-sebut turut memengaruhi penempatan jabatan. Sejumlah pejabat yang dinilai belum memiliki rekam jejak kinerja menonjol justru mengalami percepatan karier signifikan, melampaui ASN senior yang telah lama mengabdi dengan prestasi terukur. Fenomena ini memicu kekecewaan dan keresahan di internal birokrasi. “Yang bekerja lama dan berprestasi justru tersisih, sementara yang dekat dengan kekuasaan naik. Ini jelas mencederai rasa keadilan,” ujar sumber lainnya. Situasi ini tidak hanya menimbulkan kegelisahan di kalangan ASN, tetapi juga berpotensi menjadi ancaman serius terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Ketika prinsip meritokrasi tergantikan oleh kedekatan, profesionalisme birokrasi berada di ambang degradasi. Publik kini menunggu langkah tegas dan transparan dari pihak berwenang untuk menelusuri dugaan tersebut. Jika terbukti, praktik ini tidak hanya melanggar etika birokrasi, tetapi juga mengancam integritas pemerintahan daerah secara menyeluruh. Pertanyaannya, apakah ini sekadar dinamika internal birokrasi, atau awal dari terbongkarnya praktik sistemik di balik layar kekuasaan?

Penulis Naskah Budi Gautama – Tim Pers©2026

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dan Negara Indonesia TERHINDAR UTANG AKIBAT PLAKU KORUPSI MENDUNIA SUDAH SEPERTI ASUPAN TIAP HARI ‼️ Redaksi | 17 Maret 2026