Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Klaten : Berkontribusi Siap-Siaga Untuk Masyarakat, Wakil Bupati – Yoga Bersinergi Mensosialisasikan Ke Rakyat Klaten
JST-NEWS.COM | KLATEN – Klaten, menjadi salah satu daerah yang rawan bencana hidrometeorologi. Untuk itu, Wakil Bupati Klaten, Yoga Hardaya meminta setiap relawan dan jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Klaten untuk tetap sigap dan siaga menangani kejadian bencana. Dia juga mengapresiasi kerja BPBD dan relawan yang selalu cepat tanggap saat daerah mengalami bencana, seperti kebakaran, angin puting beliung, longsor dan lainnya. “Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran BPBD dan relawan Klaten karena kondisi yang ekstrem ini Klaten dan beberapa daerah lain mengalami bencana. Seperti beberapa waktu yang lalu Klaten mengalami kebakaran, angin, longsor, dll. Sampai saat ini BPBD selalu siap siaga, sigap menangani, menanggulangi bencana,” tuturnya. Lebih lanjut, Yoga mengatakan bahwa Kabupaten Klaten telah memiliki relawan desa yang pada setiap desanya terdapat 15 relawan. Oleh karena…
Presiden Joko Widodo : Penataan Tenaga Kerja Non-Aparatur Sipil Negara (ASN) “alias honorer”
JST-NEWS.COM | Informasi Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Selasa (6/11/2023). Salah satu hal krusial yang diatur dalam regulasi baru itu ialah menyangkut penataan tenaga kerja non-Aparatur Sipil Negara (ASN) alias honorer. Dalam aturan itu, disebutkan bahwa penghapusan atau penataan tenaga honorer ini wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024. Adapun penataan yang dimaksud adalah verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang.. Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN,” bunyi pasal 66 BAB XIV Ketentuan Penutup dalam aturan tersebut, dikutip Kamis (2/11/2023). Di samping itu, UU ini juga melarang pejabat di instansi pemerintah merekrut…