let’s go – visit to digital multimedia news

Harus Konsisten DPRD Kab Bekasi Jangan Rubah Usulan Tiga Nama Calon Penjabat Bupati Bekasi

Loading

Jst-News.com, Bekasi- Dengan adanya informasi, akan diadakannya rapat pimpinan di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terkait dengan pengusulan tiga (3) nama Penjabat Bupati Bekasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengisi kekosongan, Aliansi Ormas Bekasi melakukan pengawalan dan memastikan kebenaran informasi tersebut ke Gedung DPRD Kabupaten Bekasi.

Ketua Umum Aliansi Ormas Bekasi (AOB), H.M. Zaenal Abidin SE., mengatakan, bahwa dari pantauan tim khususnya, keadaan Gedung DPRD Kabupaten Bekasi terlihat sepi sampai Kamis sore (6/4).

“Seakan tidak ada tanda-tanda rapat pimpinan diselenggarakan oleh wakil rakyat Bekasi tersebut,” ucapnya¬†Jumat (7/4/2023).

Terkait dengan pengusulan tiga (3) nama Calon Penjabat Bupati Bekasi, ditempat terpisah Sekjen Aliansi Ormas Bekasi, Nurhasan SH., menjelaskan, bahwa pada hari Kamis (6/4) batas akhir pengajuan calon Penjabat Bupati Bekasi oleh DPRD ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Sedangkan DPRD Kabupaten Bekasi telah mengusulkan tiga nama pada tanggal 28 Maret 2023 dengan surat pengajuan ke Mendagri dan diterima langsung oleh staf Kemendagri bernomor surat RT. 04/420-DPRD/2023 perihal usulan nama Penjabat Bupati Bekasi yang di ketahui oleh Subag bagian persuratan pengadaan dan ekspedisi,” jelasnya.

Nurhasan SH., meminta agar DPRD Kabupaten Bekasi konsisten dengan usulan Penjabat Bupati Bekasi pengganti Dani Ramdan, yang sudah disampaikan ke Mendagri.

“Kalau sampai melakukan perubahan atau mengganti salah satu nama Calon Penjabat Bupati Bekasi yang sudah di usulkan kemarin, maka DPRD sudah tidak menjaga Marwah atau wibawa lembaga DPRD,” tegasnya.

Sebagai warga masyarakat Kabupaten Bekasi, Nurhasan SH., menambahkan, bahwa dirinya dengan tegas meminta kepada DPRD Kabupaten Bekasi agar jangan coba-coba merubah usulan nama calon.

“Apabila hal itu dilakukan, berarti DPRD Kabupaten Bekasi telah mengambil resiko tinggi, yakni hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap para anggota DPRD Kabupaten Bekasi,” imbuhnya.

(Ifan)